Demak, 24 Juli 2025 — Dalam rangka memastikan tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang sesuai dengan regulasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal Kecamatan Tahun 2025 di Kecamatan Karanganyar, pada Kamis (24/07).

Tim pengawas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak terdiri dari Yusron Soltoni, A.Md., Gozali Murtiyono, S.Hum., dan Taufiq Dwi Hanan, S.S.T.Ars. Kedatangan tim diterima langsung oleh Camat Karanganyar, Ungguh Prakoso, S.STP., M.Si., di ruang kerjanya.

Dalam sambutannya, Camat Karanganyar menyambut baik kedatangan tim dan menyampaikan harapannya agar pengelolaan arsip di lingkungan Kecamatan Karanganyar dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Beliau juga menekankan pentingnya arsip sebagai instrumen pendukung akuntabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan di perangkat daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan dimulai dengan kegiatan silaturahmi dan penyampaian maksud serta tujuan oleh tim arsiparis terampil dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai aspek-aspek penilaian pengawasan. Adapun aspek yang dinilai meliputi: penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana pendukung kearsipan.

Tim melakukan pengecekan terhadap seluruh data dukung yang telah disiapkan oleh pengelola arsip di Kecamatan Karanganyar. Hasil dari kegiatan ini menghasilkan sejumlah catatan, masukan, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan arsip ke depan.

Diharapkan, melalui kegiatan pengawasan ini, pengelolaan arsip di lingkungan Kecamatan Karanganyar dapat terus berkembang menjadi lebih baik, tertib, dan akuntabel, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.