...
Pemkab Demak Resmikan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2026, Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat

DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak secara resmi membuka kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ghradika Bina Praja, Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (29/04/2026)

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Sukiyono, menyampaikan bahwa program Destana merupakan salah satu program unggulan daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Pada tahun 2026, BPBD menargetkan pembentukan Destana di 11 desa yang tersebar di lima kecamatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, membentuk relawan kebencanaan di tingkat desa, serta memperkuat sistem peringatan dini dan sinergi antar pihak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, menegaskan bahwa pembentukan Destana merupakan langkah penting dalam mengubah pendekatan penanggulangan bencana dari yang bersifat reaktif menjadi antisipatif dan terencana. Ia menyebut Kabupaten Demak memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana seperti banjir, rob, dan kekeringan yang terjadi secara berkala. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat desa menjadi kunci utama dalam menghadapi risiko tersebut.

“Melalui Destana, setiap desa diharapkan mampu mengenali potensi risiko, memiliki kesiapsiagaan yang baik, serta mampu pulih dengan cepat pascabencana”, ujarnya.

Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kemandirian desa dalam menghadapi bencana. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar sungai besar bermuara di wilayah Demak, sehingga risiko bencana seperti banjir menjadi perhatian utama.

Saat ini, telah terbentuk 53 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Demak, dan pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 127 desa pada tahun 2030. Bupati juga menyoroti peristiwa tanggul jebol pada tahun 2024 sebagai pembelajaran penting untuk memperkuat sistem mitigasi berbasis masyarakat.

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah melakukan normalisasi Sungai Wulan di wilayah hilir yang meliputi Kecamatan Bonang, Wedung, dan sebagian Karanganyar sebagai upaya mendukung pengurangan risiko bencana di wilayah Demak.

Bupati menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara sistematis dan berkelanjutan. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, edukasi, dan simulasi kebencanaan secara rutin, serta optimalisasi peran relawan desa sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana.

“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan”, tegasnya.

Dengan dilaksanakannya pembentukan Destana secara serentak ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Demak semakin tangguh, siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana, serta mampu melindungi masyarakat secara optimal. (Prokompim)